Review Jurnal 18

Nama Kelompok :
Airin Akte Savira / 20210444 (airin_04)

Dessy lestari / 21210848 (dessy.lestari)
Juni Erbina Saragih / 23210813 (junierbinasaragih)
Siti Amanah / 26210579 (siti_amanah10)
Yuli Chatrine Castro /28210741 (chaterinecastro)

sumber:http://www.smecda.com/kajian/files/jurnal/_9_%20Jurnal_pemberdayaan_ukm.pdf

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG

PEMBERDAYAAN UMKM

Abstrak

unability koperasi menjadi solusi institusi andalan UKM
pemberdayaan bukan karena konsep dasar yang salah lembaga koperasi
tapi itu karena pendekatan pembangunan yang secara langsung dipengaruhi oleh politik
kebijakan dan ekonomi dunia. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang harus
mendorong pengembangan koperasi (itu adalah sebuah tantangan sehingga kelompok UKM untuk bersatu
dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi), namun yang
kecenderungan menjadi kendala untuk keberlanjutan pengembangan koperasi.
Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi komitmen yang kuat dan nyata dengan
revitalisasi koperasi dan penegakan kegiatan pembiayaan.
Alternatif dalam memurnikan institusi koperasi dapat dilakukan dengan cara: 1).
Meningkatkan dan menyelesaikan hukum koperasi (mempercepat ratifikasi koperasi
RUU); 2). Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada dewan direksi koperasi,
manajer dan metode sehingga mereka benar-benar mengetahui dan mengerti tentang koperasi
benar-benar dan sungguh-sungguh; 3). Yang tepat, terarah, terencana dan berkesinambungan
sosialisasi / promosi melalui media; 4). Menyiapkan standar yang sesuai dan
metode subjek koperasi untuk mendukung kader koperasi terbentuk di dasar,
pendidikan menengah dan tinggi; e). Memberikan sebagian besar promosi dan tanggung jawab pada
koperasi pembangunan untuk gerakan koperasi itu sendiri.
n mendukung program nasional
ketahanan pangan yang benar-benar lebih pasti.

I. Pendahuluan

Sesuai dengan devinisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan

adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya

sangat diperlukan, karena rakyat merupakan salah satu komponen berdirinya

suatu Negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan

negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling

tinggi dalam konstitusi. (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua

rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4%)

rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah

(UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan

pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam

bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah

diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai

program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok

masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan

ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi

dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan

pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat

dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi,

bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi

merupakan alternatif kelembagaan uuntuk memberdayakan UMKM, atau hanya

merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat

wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh

koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingakan jika

dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal, memperhatikan

bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi

kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai

keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini

perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau

menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian

pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada

awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan

bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang

berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian

juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan

pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku

usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan

koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun

partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar antara lain Nasution

1991 yang mengatakan “Berikan kebutuhan yang paling diperlukan oleh

anggota”. Azas one man one fote yang menjadi slogan koperasi belum menjadi

daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian

juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh

sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan

masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif (adanya

hubungan patron klient, ewuh pakewuh, ndoro kawulo dan lain-lain).

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang

bersumber dari koperasi-Koperasi di luar negeri, tetapi konsep tersebut tidak

dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan

budaya tidak sama. Kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan dalam

membangun partisipasi anggota koperasi adalah adanya anggapan bahwa

penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya

intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijakasanaan dasar dalam

pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1992 dan

heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap

keberhasilan pembangunan koperasi adalah “Belum adanya standar baku tentang

indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator

yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan

azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk

mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan

koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya,

sebagai akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota

dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat

berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat

mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan

biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di

atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang

kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini

perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam kontek pembangunan

ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk

mencapai kesejahteraan ekonomi, alat pemerintah untuk membangun

kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai

kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki

banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok

miskin. Koperasi juga merupakan organisasi non profit yang dapat

mengumpulkan serta mempersatukan kelompok kelompok marginal, yang karena

kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang

merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah ”Koperasi

merupakan bentuk kelembagaan formal yang memiliki jaringan sangat luas

bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya

sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki

homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi

(Syarif dan Nasution 1989). Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan

mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor

penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian

besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang perlu mendapat

perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian

nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang

menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang

dipengaruhi semangat globalisasi

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang

mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan

koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor

perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah

kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi

faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota

yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi

walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh

koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi.

Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka

orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi

kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota

merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan cerminan dari kepentingan

anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang

berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang

disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut

merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang

berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai

konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi

yang akan dibentuk.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina

untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem. Kenyataan juga koperasi

sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya

koperasi selalu di identikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan

koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang

dipengaruhi oleh banyak aspek. Pada akhirnya timbul pertanyaan mengapa

sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

II. Kedudukan dan Kiprah koperasi dalam era Tahun 2000-an

1. Kedudukan koperasi dalam System perekonomian Nasional

Walaupun koperasi telah berdiri di Indonesia sejak sebelum

kemerdekaan, tetapi kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan

ekonomi rakyat (yang pada waktu itu disebut Bumi Putera) belum pernah

mencapai harapan. Kinerja koperasi terus mengalami pasang surut sampai

pada suatu saat (dekade tahun 1990-an) mengalami titik terendah (stagnan),

bahkan kemudian menurun (periode reformasi), sehingga sekarang ini

koperasi oleh sebagian besar masayarakat hanya dianggap sebagai solusi

kelembagaan pembangunan UKM yang banyak bermasalah.

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan

andalan pemberdayaan UKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan

koperasi yang salah, tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik

dan pendekatan pembangunan, yang secara langsung dipengaruhi oleh

politik dan perekonomian dunia. Kondisi globalisasi merupakan salah satu

faktor yang seharusnya mendorong pengembangan koperasi (tantangan agar

kelompok UKM bersatu dalam rangka meningkatkan skala usaha dan

efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala yang menghambat

kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait

juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha

dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan

dalam koperasi.

2. Asas dan Prinsip koperasi

Pembangunan atau pemberdayaan koperasi idealnya harus dimulai

dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip koperasi. Asas gotong

royong dan kekeluargaan yang dianut oleh koperasi sudah secara tegas

dinyatakan dalam amanat konstitusi. Sedangkan prinsip-prinsip dasar

koperasi sebagian besar sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi

masyarakat di Indonesia sekarang ini (yang diwarnai dengan ketimpangan

dan banyaknya jumlah orang miskin dan pengangguran).

1). Pengertian koperasi

(1). Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan

bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang

berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai

tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara

demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam

membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan

bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab

menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati

manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi

permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian

orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut

memanfaatkan organisasi tadi.

(2). Menurut Internasional Cooperative Allience (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui

perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan

secara demokratis,

(3). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1)

koperasi adalah Badan usaha yang beranggotaan orang-orang

yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat I a.) untuk

mencapai kesejahteraaan (pasal 3) memodali bersama (pasal 4.1)

dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b) orang-orang itu

disebut pemilik danpangguna jasa koperasi yang bersangkutan

(pasal 17 ayat 1)

(4). Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000), salah

seorang pakar koperasi yang pemikiran-pemikirannya perlu

dipahami mendefinisikan koperasi sebagai: koperasi adalah

perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara

sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasiaspirasi

ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan

yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara

demokratis.

2). Nilai- Nilai koperasi

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang

membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena

dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak

semua dimiliki oleh badan usaha ekonomi lainnya, Dalam hal ini Ibnu

Soedjono berpendapat bahwa, koperasi-Koperasi berdasarkan nilainilai

menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi,

persaingan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para

pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari

kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian

terhadap orang lain.

Prinsip menolong diri sendiri (sel-help) percaya pada diri sendiri

(self-reliance) dan kebersamaam (cooperation) Dalam lembaga

koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi

suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu

bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, apabila para anggota

koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai

pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai.

3). Prinsip-prinsip koperasi

ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah :

Pertama : Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua

orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan

bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa

diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama.

Kedua : koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh

para anggotanya yang secara akfif berpartisipasi dalam

penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil

keputusan-keputusan

Ketiga : Anggota koperasi menyumbang secara adil dan

mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi

mereka

Keempat : Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang

menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh

anggota-anggotanya

Kelima : Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya,

para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka

dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi

perkembangan koperasi

Keenam : Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada

para ngggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan

cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan

internasional

Ketujuh : Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan

dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui

anggotanya.

4). Keanggotaan koperasi

Berdasarkan pengertian koperasi yang dikemukakan oleh ICA di atas

maka : "Anggota koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui

perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara

demokratis”.

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu

kelembagaan seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota

adalah sebagai pernilik berkewajiban memberikan konstribusi pada

organisasinya. Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai

hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi.

Dengan kedua fungsi tersebut, anggota koperasi mempunyai kedudukan

sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Dilihat dari

pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak, serta kewajiban

anggota dalam organisasi koperasi, makai kedudukan anggota dapat

diuraikan menjadi :

(1). Pemilik, pemakai, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam

organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan).

(2). Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan

kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi

kepentingan ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen,

sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup

dan berinteraksi dalam suatu komunal.

(3). Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga

negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi

koperasinya

(4). Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya;

a. memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan

ekonomi dan sosialnya,

b. memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung

bersama-sama maka kepentingan ekonomi dan sosialnya secara

bersama-sama akan dapat diselesaikan.

c. memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.

(5). Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat

kesadaran rasional dari orang-orang yang ; a) merasa cocok bila

mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam

bidang ekonomi, b) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi

anggota Koperasi, dan c) merasa tidak perlu bersaing dengan

kegiatan usaha koperasinya.

5). Organisasi dan koperasi

Organisasi sering diartikan sebagai interaksi dan kerja sama

antara dua orang/pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, di

dalam sebuah perusahaan, kerja sama ini mutlak diperlukan karena

kegiatan dalam perusahaan sangat kompleks, beraneka ragam, dan saling

terkait antara yang satu dan yang lain. Kerja sama ini tidak terbatas antar

karyawan di dalam perusahaan tetapi juga dengan berbagai pihak di luar

perusahaan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Organisasi koperasi dibentuk atas dasar kepentingan dan

kesepakatan anggota pendirinya dan mempunyai tujuan utama untuk

lebih mensejahterakan anggotanya. Sistem kontribusi insentif sangat

relevan dalam suatu organisasi koperasi. Sistem tersebut dapat

menjamin eksistensi koperasi dan sekaligus merangsang anggota untuk

lebih berpartisipasi secara aktif. Dalam pembicaraan mengenai

organisasi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, kiranya lebih

dulu perlu dipahami bahwa basis terendah dalam kehidupan pedesaan

adalah "desa", atau kampung dusun-dusun kecil yang penduduknya

hidup berkelompok dengan keterikatan/ketergantungan antar individu

yang sangat erat. Komunitas penduduk berlangsung dalam rangka

membangun kehidupan yang pada awalnya bersifat subsistem. Meskipun

demikian (pola hidup subsistem), kaitan pemasaran sudah ada dengan

daerah urban yang lebih modern. Dalam hal ini yang dikenal sebagai

pedesaan adalah kumpulan rumah tangga petani yang secara tradisional

mengambil keputusan-keputusan produksi, konsumsi, dan investasi. Di

sektor perkotaan kegiatan yang sama dilakukan oleh lembaga

perusahaan dan rumah tangga secara terpisah dengan tujuan

memaksimumkan penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu yang

diperlukan adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut sebagai

berikut :

(1). Kelompok koperasi (Cooperative Groups); Bahwa koperasi adalah

kelompok orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang

sama yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi secara

berkelompok dengan harapan akan memperbesar skala ekonomi

mereka yang berdampak akhir pada meningkatnya efisien dari

kegiatan (jual-beli) yang dilakukannya bersama-sama.

(2). Menolong diri sendiri (Self Help Organization); Bahwa dengan

berkelompok mereka akan menjadi lebih besar dan lebih kuat

posisinya dalam pasar, sehingga mereka dapat menolong diri

sendiri.

(3). Perusahaan koperasi (Cooperative Enterprises) dan; Bahwa

koperasi merupakan perusahan yang jika dalam kegiatan usahanya

mendapatkan nilai lebih maka kelebihan yang diterima dapat

dikembalikan lagi kepada anggotanya dan atau dapat dijadikan

tambahan modal usaha serta investasi.

(4). Meningkatkan keuntungan ekonomi anggotanya (member

promotion): Tujuan berkoperasi adalah kebersamaan dalam rangka

meningkatkan efisiensi dengan memperbesar skala ekonomi

(economic of scale) , mengurangi resiko usaha (down sizing) dan

kontribusi insentif (incentive contribution).

Dari prinsip dan tujuan koperasi tersebut, selama ini baru sangat

sedikit yang dapat diakomendir oleh gerakan koperasi, bahkan

sebaliknya ada unsur-unsur yang sama sekali belum dapat dilaksanakan

seperti menolong diri sendiri dan efisiensi biaya. Kondisi yang demikian

sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi anggota koperasi yang ratarata

terbilang miskin (dibawah pendapatan rata-rata nasional) dan arah

pembinaan pemerintah yang lebih pada pembangunan usaha

ketimbangan pengkaderan koperasi.

Buruknya kinerja koperasi ternyata diperparah oleh kurang

baiknya kinerja pembina. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah diketahui

sejak era orde baru, yang diduga terkait erat dengan pendekatan, strategi

dan pola pembinaan serta kualitas SDM pembina. Dalam hal ini

Nasution 1990 dalam desertasinya mengatakan bahwa kunjungan

pembina membawa dampak negatif bagi kenerja koperasi (KUD), yang

diindikasikan dari semakin banyak kunjungan pembina ke suatu KUD

maka akan semakin cepat KUD tersebut mengalami penurunan

kinerjanya. Perbaikan konsepsi pembinaan ternyata sampai sekarang ini

belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan hal ini diduga

terkait dengan komitmen politik untuk memberdayakan koperasi yang

cukup kuat, sehingga pembenahan permasalahan tersebut belum

mendapat respon yang significant dari Pemerintah.

Permasalahan diatas nampaknya juga terkait dengan masalahmasalah

internal koperasi yang belum terselesaikan antara laian; a)

proses penyempurnaan RUU Perkoperasian yang sudah tersendat hampir

4 tahun; b) Pergantian Pengurus Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN)

yang berakhir kisruh sehingga gerakan koperasi pecah menjadi beberapa

kelompok; c) koperasi tidak diberikan peran dalam agenda Dan Prioritas

Pembangunan Nasional dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan

tahun 2009 (dalam pidato Kenegaraan Presiden SBY tanggal 16 Agustus

2006 tidak menyebutkan koperasi); d) dalam dunia pendidikan mata

ajaran perkoperasian menjadi pelajaran pilihan dan sampai sekarang

belum ada standar baku untuk mata ajaran tersebut dan; e) Promosi,

penyuluhan dan sosialisasi koperasi di media masa selama era reformasi

hampir tidak pernah ada lagi.

Disamping masalah makro di atas, dalam gerakan koperasi juga

terdapat masalah mikro yang sangat mempengaruhi kinerja koperasi,

yang sampai sekarang ini juga belum terselesaikan antara lain; a)

Anggota koperasi cenderung hanya sebagai pemilik tetapi bukan sebagai

pengguna yang diindikasikan dari rendahnya keterkaitan usaha antara

anggota dan koperasi yang secara langsung mempengaruhi rendahnya

manfaat koperasi buat anggota; b) Kepentingan bisnis koperasi lebih

diutamakan (menyolok) daripada kepentingan anggotanya; c) Partisipasi

anggota sebagai pemilik dan pengguna sangat rendah; d) rasa

kebersamaan diantara anggota maupun antara anggota dengan koperasi

juga hampir tidak ada; e) Kaderisasi sangat jarang dilakukan dan jika

adapun sifatnya temporary atau tidak berkesinambungan serta; f) Proses

Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tidak berjalan dengan baik dan

berkesinambungan serta hasil-hasil penelitian ataupun pemikiranpemikiran

ilmiah tidak pernah dimanfaatkan sebagai bahan masukan

dalam pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijaksanaan.

III. Solusi Pemberdayaan Koperasi

Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini

adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak pihak

terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk

melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha

serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan

koperasi dapat dilakukan dengan; a) memperbaiki dan melengkapi aturan

perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per

koperasian); b) Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada

anggota pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat,

agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh

(Koperasi yang genuine); c) Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang

tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan; d) Menyusun standar dan

metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi

koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta; e)

Menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan

pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.

Alternatif revitalisasi usaha dan penguatan pembiayaan koperasi dapat

dilakukan melalui; a) mengkaji secara cermat bidang usaha yang mempunyai

keunggulan komparatif yang tepat untuk diusahakan oleh koperasi dan sesuai

dengan usaha anggotanya sebagai fokus pengembangan usaha koperasi;

b) Kegiatan koperasi hanya dilakukan atas dasar perencanaan dan kelayakan

bisnis bukan hanya karena adanya suatu program yang diciptakan oleh

pemerintah (sektoral di tingkat pusat); c) Membangun jaringan antara koperasi

serta dengan lembaga usaha lainnya baik dalam keperluan pengadaan bahan baku

dan teknologi maupun pemasaran hasil produksi; d) Merancang sekaligus

melaksanakan model pendidikan dan latihan teknis usaha yang sesuai dengan

kebutuhan pengembangan usaha anggota koperasi serta; e) Membangun sistem

pembiayaan koperasi dengan prioritas pengembangan lembaga interlending dan

penjaminan kredit yang handal dan bertanggung jawab.

11

Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternatif

pemberdayaan UKMK juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan

anggotanya yang UKM. Dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk

diperhatikan adalah “faktor perekat dalam koperasi (antara koperasi dengan

anngotanya dan antar anggota di dalam koperasi) adalah, kesamaan

(homogenitas) kepentingan ekonomi. Lebih lanjut juga perlu difikirkan

bagaimana jika keberhasilan koperasi telah mampu meningkatkan perekonomian

seseorang, sehingga orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa peningkatan kemampuan ekonomi seseorang

dapat menyebabkan orang berubah kepentingannya. Sehingga mungkin saja

orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi

kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota

merupakan kata kunci dalam membangun faktor perekat dalam koperasi.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai Pembina

untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah system, merupakan salah satu

penyebab dari kesulitan membangun sistem koordinasi antar pembinaan. Menurut

Mutis (1999), untuk memberdayakan wirausaha dengan skala usaha kecil,

menengah, dan koperasi ataupun kalangan usaha di sektor informal adalah salah

satu bentuk menterjemahkan visi kerakyatan dalam fraxis bisnis kekinian.

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perKoperasian. koperasi adalah badan

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada atas asas kekeluargaan.

Karena adanya berbagai penafsiran tentang koperasi sebagai akibat dari

bentuk badan usaha ini yang mudah dimasuki oleh unsur-unsur non-ekonomi

maka dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu disepakati

berbagai aspek penting dalam koperasi sebagai berikut: Dalam usaha, petani

untuk menaikkan pendapatan keluarga dan faktor konsumsi keluarganya (melalui

peningkatan produksi usaha taninya), inilah mereka banyak mengadakan kontak

dengan dunia luar, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.

Penggunaan faktor produksi sedikit banyak ditentukan oleh ketentuan adat

istiadat melalui lembaga tradisional seperti sistem Mapalus di Sulawesi dan

sekarang melalaui kelompok tani. Dengan berorganisasi ini, koordinasi

pemanfaatan sumberdaya yang langka bisa dinikmati oleh petani-petani individu.

Dengan demikian apa yang tampak dalam kehidupan ekonomi para petani adalah

hubungan kekerabatan itu sangat erat dan berpengaruh besar, sebab mereka hidup

di lokasi yang sama serta mendorong para petani bekerja sama untuk

mempertahankan kehidupan.

Berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang ada di pedesaan

umumnya dimiliki ciri yang pluratistik. Dengan pengertian luas, yang dikatakan

oleh Gunardi (1981) sebagai kolektivisme desa mau kolektivisme asli. Ciri utama

kolektivesme tersebut adalah semangat gotong-royong, tolong-menolong,

musyawarah untuk mufakat, dan toleransi yang tinggi dalam pola paguyuban

yang kuat.

Berbagai bentuk organisasi sosial dan ekonomi yang ada dan berkembang

di pedesaan seperti Subak, Mapalus, Lumbung Pitih Nagari pada dasarnya

merupakan wujud dari Koperasi Sosial. Bila lembaga semacam ini dibina maka

akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun koperasi Modern yang

mandiri, berdaya guna, dan berhasil guna bagi pembangunan ekonomi masyarakat

desa dan pedesaan. Bila dibandingkan antara Koperasi Sosial yang telah

berkembang sejak berabad-abad yang lalu di perdesaan dalam berbagai bentuk

organisasi sosial ekonomi yang diuraikan di atas terlihat hanya sedikit perbedaan

yang tidak mendasar, seperti diperlihatkan pada Tabel 1 di bawah ini.

IV. PENUTUP

Sehubungan dengan permasalahan di atas, berapa issue yang layak untuk

didiskusikan; a) aksesibilitas dan UKM terhadap sumber-sumber permodalan,

terutama untuk menghilangkan kesan bahwa masalah permodalan UKMK dapat

diselesaikan melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro saja; b) Aspek

perlindungan terhadap koperasi yang selama ini tertutupi oleh semangat

globalisasi yang sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 25 tahaun 1992; c)

Masalah kelembagaan koperasi yang antara lain diindikasikan dari anggapan

sekarang ini bahwa koperasi tidak berbeda dengan jenis badan usaha ekonomi

lainnya dan; d) Evaluasi terhadap berbagai program unggulan yang dilaksanakan

oleh Kementerian Negara koperasi dan UKM.

Sebagai bagian dari kehidupan bangsa pembangunan koperasi tidak

terlepas dari pengaruh perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik

aspek ekonomi, sosial, budaya, hankam ataupun aspek-aspek lainnya. Realita

memperlihatkan bahwa perkembangan koperasi semakin redup, antara lain

disebabkan perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagai tuntutan dari era

globalisasi. Kebijakan moneter semakin memperlemah koperasi/UKM untuk

mengakses sumber permodalan. Bank bukan lagi menjadi agen development

Pemilikan BUMN oleh perusahaan asing bukan lagi hal yang aneh. Subsidi kredit

untuk UKM dan koperasi semakin dikurangi.

Jika koperasi hanya dijadikan sebagai sebuah alternatif kelembagaan

dalam mendukung pemberdayaan UMKM, sedangkan diketahui bahwa koperasi

memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi

kelompok-kelompok miskin, maka perlu dipikirkan adanya opsi lain. Namun

demikian dalam pemilihan opsi seharusnya koperasi dinyatakan sebagai suatu

sistem kelembagaan yang dengan kriteria-kriteria tertentu dapat menjadi soko

guru perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang

tergolong dalam kelompok UKM. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah

bagaimana memposisikan koperasi dalam Sistem Perekonomian Nasional

tersebut, sedangkan diketahui sekarang ini sagat banyak kendala yang

menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang

dipengaruhi semangat globalisasi. Pertanyaan akhir yang perlu dijawab adalah

“Bentuk koperasi yang bagaimana yang seharusnya dibagun di Indonesia ?”

Apakah Koperasi Single Purpose atau Koperasi Multy Purpose ? Kedua jenis

koperasi ini nampaknya cocok, untuk UKM, tetapi harus disesuaikan dengan

bidang usaha, kondisi ekonomi dan sosial dari anggota yang UKM dengan

beragam jenis kegiatan usaha terutama yang bersifat spesifik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, (2006). Kumpulan hasil-hasil Workshop Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UMKM

(laporan sementara belum diterbitkan).

Surya Dharma Ali, (2007). Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga

Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.

Nasution Muslimin, (2001). Koperasi, Konsepsi Pemikiran dan Peluang Pembangunan

Masa Depan Bangsa.

-------------- , (1996). Membangun Koperasi Sebagai Wahana Efektif Untuk

Memberdayakan Perekonomian Rakyat. Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Jakarta.

Ibnu Soedjono. Et.al, (1996). koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi.

FORMASI, Jakarta