Visi 2030

Visi 2030 atau Visi Indonesia 2030 adalah sebuah Visi keadaan Indonesia di tahun 2030. Visi ini dikembangkan oleh Yayasan Indonesia Forum dan dinyatakan dalam konferensi pers pada tanggal22 Maret 2007

Pernyataan Dalam Visi

Dalam Visi ini dinyatakan bahwa :

1. perekonomian Indonesia akan menjadi kekuatan nomer 5 di dunia pada tahun 2030 setelah China, India, Amerika Serikat dan Uni Erops
2. jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa,
3. PDB Indonesia bisa mencapai 5,1 triliun $US.
4. Pendapatan perkapita US$ 18.000 per tahun

Asumsi

Untuk mencapai cita-cita dan impian ini, beberapa asumsi harus dapat tercapai, yaitu:

1. pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 %/tahun
2. laju inflasi 4,95 %/tahun
3. pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 % per-tahun.

Jika seluruh komponen bangsa bekerja sama dengan bersinergi untuk mengelola berbagai keunggulannya seperti sumber daya alam serta menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri, maka impian ini pasti akan berhasil. Beberapa persoalan tersebut di antaranya adalah: mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkualitas, menciptakan kehidupan masyarakat demokratis, mewujudkan keamanan/kesatuan dan kedamaian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Tanggapan

1. Dalam sambutannya, Presiden Susiko Bambang Yudhoyono merasa yakin bahwa Indonesia bisa masuk dalam jajaran ekonomi lima besar dunia mulai 2030.
2. Menurut Haryono Suyono sukses dari impian Visi Indonesia 2030 mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia bermutu, lewat bidang pendidikan dan pelatihan selama 15 tahun pertama. Cita-cita ini hanya akan bisa terwujud jika kita semua komit memberi perhatian dan prioritas yang tinggi terhadap bidang pendidikan, terutama di bidang ilmu murni terapan, ilmu komputer dan elektronika, selain juga pendidikan budi pekerti dan pengetahuan global.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Visi_2030

Perekonomian Indonesia Setelah Mengalami Inflasi

Perekonomian

Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini di dalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi_dan_perekonomian_Indonesia

Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalandan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Latar Belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah PresidenB.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999kemudian memperpanjang program tersebut.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

Perekonomian Indonesia 2010

Di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, kinerja perekonomian domestik selama tahun 2010 terus mengalami perbaikan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan PDB yang meningkat tinggi, neraca pembayaran yang mengalami surplus cukup besar, serta kinerja sektor keuangan yang semakin membaik. Didukung oleh faktor fundamental yang membaik tersebut serta terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan dengan volatilitas yang cukup rendah. Di sisi harga, inflasi sampai dengan pertengahan tahun 2010 masih cukup terjaga. Namun, mulai paruh kedua tahun laporan intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan pangan, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap inflasi, sehingga inflasi tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Di tengah kinerja perekonomian yang semakin membaik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama yang terdiri dari derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekses likuiditas perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai kendala di sektor riil. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan Bank Indonesia menghadapi trilema yaitu, menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, mengandalkan satu instrumen kebijakan saja tidak cukup sehingga diperlukan suatu bauran kebijakan. Selama tahun 2010 Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari bauran kebijakan untuk stabilitas internal maupun bauran kebijakan untuk stabilitas eksternal. Bauran instrumen untuk stabilitas internal ditujukan untuk stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan domestik, sedangkan bauran instrumen untuk stabilitas eksternal ditujukan untuk pengelolaan aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar. Dari sisi kebijakan suku bunga, selama tahun 2010 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5%. Sementara itu, untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan selain melalui kebijakan suku bunga, mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan merespons derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta berbagai kebijakan Pemerintah.

Ke depan, kinerja perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik. Untuk tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat, surplus neraca pembayaran masih besar, peran intermediasi perbankan membaik, dan inflasi dapat diarahkan pada kisaran sasarannya. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diprakirakan juga terus meningkat dengan inflasi yang semakin rendah. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia tetap akan mengarahkan kebijakannya pada pencapaian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, sedangkan kebijakan di bidang perbankan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan bank guna menopang kinerja bank, memantapkan daya saing, dan sekaligus membendung kejutan krisis. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan ditujukan untuk mencapai sistem pembayaran yang lebih efisien, handal, mudah, dan aman.

sumber: http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/lpi_2010.htm

Tugas 3

1.Jelaskan dengan singkat yang dimaksud dengan:

a.Pertumbuhan Kesenjangan:Merupakan hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan.

Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

b.Kemiskinan:adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

2.FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA

a.Laju Pertumbuhan Penduduk

b.Angkatan Kerja,Penduduk yang bekerja dan Pengangguran

c.Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

d.Tingkat Pendidikan yang Rendah

e.Kurangnya Perhatian dari Pemerintah

f.Tingkat Upah yang Rendah

g.Penggunaan Teknologi Masih Rendah

h.Kesempatan Kerja yang Masih Kecil

i.Kultur Budaya/Tradisi

j.Politik Belum Stabil

3.Program-Program Pemerintah Saat Ini Untuk Menanggulangi Kemiskinan

– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya

- Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb

- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)

- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan

- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan

- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah

- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan

- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin

- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list

- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness

- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga

- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan

- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.

- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.

- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

- Percepatan pembangunan infrastruktur

- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir

- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan

- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik

- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

Sumber-Sumber

* http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

* http://lestarieb.wordpress.com/2011/04/22/pertumbuhan-kesenjangan-dan-kemiskinan/

* http://www.scribd.com/doc/30565394/Faktor-Penyebab-Kemiskinan

* http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132987-faktor-faktor-penyebab-kemiskinan-di/

* http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/kebijakan-pemerintah-dalam-menanggulangi-kemiskinan-di-indonesia/